Undang-undang Peradilan Militer

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 350

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang sudah ada mengenai susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan perundang-undangan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 351

Semua Hakim, Oditur, dan Panitera pada Peradilan Militer yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diangkat secara sah pada jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap sudah diangkat dengan sah menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 352

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2781);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493);