Undang-undang Peradilan Militer

b. pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama;

c. pemeriksaan tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama diberikan oleh Mahkamah Agung.

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(6) Sesudah waktu 60 (enam puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(7) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan dalam pemeriksaan tingkat banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Paragraf 3

Pemanggilan

Pasal 139

(1) Berdasarkan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil.

(2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.