Undang-undang Peradilan Militer

Pasal 286

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Militer Tinggi dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Militer Tinggi apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Militer Tinggi diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Militer Tinggi hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Pasal 287

(1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan suatu perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota atau Panitera.

(2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Tergugat atau Penggugat atau dengan Penasihat Hukum.

(3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa sudah diputus, sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 288

(1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kehendak Hakim atau Panitera atau atas permintaan salah satu atau pihak yang bersengketa.