Undang-undang Peradilan Militer

(1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku dengan disertai dasar pertimbangannya;

b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

1. putusan bebas dari segala dakwaan;

2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Oditur;

4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang sudah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pasal 252

(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.