Undang-undang Peradilan Militer

g. pemeriksaan surat;

h. pemeriksaan Saksi;

i. pemeriksaan di tempat kejadian;

j. pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan

k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER

Bagian Pertama

Gugatan