Undang-undang Peradilan Militer

(2) Untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, cukup berita acara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi mengadili dengan Hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah bukti pelanggaran diterima.

(4) Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di sidang.

(5) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan banding.

(6) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

(7) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

(8) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur.

(9) Sesudah Panitera memberitahukan kepada Oditur tentang perlawanan itu, Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.

(10) Apabila putusan sesudah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terhadap putusan tersebut Terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 212

Dalam acara pemeriksaan cepat, Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (3) dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didukung oleh 1 (satu) alat bukti yang sah.