Undang-undang Peradilan Militer

(3) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.

(4) Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili.

(5) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah ber-pangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.

(6) Kepangkatan Panitera dalam persidangan:

a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;

b. Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor;

c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Pasal 17

(1) Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

(2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor.

(3) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.