Undang-undang Peradilan Militer

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sedang berjalan sampai dengan ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, apabila Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu tetap dilaksanakan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Tingkat Pertama

Paragraf 1

Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 279

(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.