Undang-undang Peradilan Militer

(4) Apabila pemeriksaan tentang kebenaran suatu surat menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh seseorang yang masih hidup, Hakim Ketua dapat mengirimkan surat tersebut kepada Penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat ditunda sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

Pasal 295

(1) Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua dapat memerintahkan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar di persidangan.

(2) Apabila Saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun sudah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa Saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh petugas Polisi Militer/polisi ke persidangan.

(3) Seorang Saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi, yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan Militer Tinggi tersebut, tetapi pemeriksaan Saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Saksi.

Pasal 296

(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.

(2) Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat.

(3) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

Pasal 297

Yang tidak boleh didengar sebagai Saksi ialah: