Undang-undang Peradilan Militer

Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pasal 106

(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penasihat Hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.

Pasal 107

(1) Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.

(2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Dalam pemeriksaan, Tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan dirinya dan apabila ada, hal itu dicatat dalam berita acara.

(4) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Penyidik, Saksi tersebut wajib dipanggil dan diperiksa.

Pasal 108

(1) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.