Undang-undang Peradilan Militer

Upaya Hukum Biasa

Paragraf 1

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 219

Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.

Pasal 220

(1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dapat diajukan ke Pengadilan tingkat banding oleh Terdakwa atau Oditur dan untuk pelanggaran lalu lintas oleh Terdakwa atau orang yang khusus dikuasakan untuk itu.

(2) Permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir.

(3) Panitera dilarang menerima permintaan banding putusan yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir dan mencantumkan penolakan tersebut dalam akta penolakan permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon yang bersangkutan.

(4) Permintaan banding terhadap perkara yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diumumkan.

(5) Panitera wajib membuat surat keterangan atas permohonan banding tersebut dengan ditandatangani olehnya dan pemohon banding serta salinannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.