Undang-undang Peradilan Militer

c. Oditur.

(2) Penyidik Pembantu adalah:

a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan

d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 70

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

Pasal 71

(1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;