Undang-undang Peradilan Militer

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;

k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, nama Oditur, dan nama Panitera.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 195

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;

b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan apabila ia ditahan;

d. pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit;