Undang-undang Peradilan Militer

(5) a. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun karena permintaan Terdakwa;

b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 240

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi.

(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:

a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;

b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih oleh dan antar Hakim Anggota yang 1 (satu) orang di antaranya harus Hakim Anggota yang tertua dalam jabatan.

Pasal 241

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 242

(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.