Undang-undang Peradilan Militer

Pasal 306

(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.

(2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah secara tertutup dan rahasia untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.

(3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.

(5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, suara terakhir Hakim Ketua yang menentukan.

Pasal 307

(1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.

(2) Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat berupa:

a. gugatan ditolak;

b. gugatan dikabulkan;