3. wali hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang wanita yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun menolak menjadi wali nikah atau karena sebab-sebab lainnya.
4. wali muhakkam yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka dikarenakan tidak adanya wali nasab, wali mu‖tiq dan wali hakim.
B. HUKUM PERCERAIAN ISLAM
Mengenai hukum perceraian menurut Islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi). Misalnya jika ingin mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah :“Hai Nabi bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya”. (QS. at-Thalaq: 1).
Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya mubah atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya makruh atau tercela.
Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW :
“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Hukum asal dari perceraian itu adalah makruh atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut :
1. Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam atau hakim.
