Definisi Disabilitas UU No 2016

setelah ratifikasi CRPD PBB melalui UndangUndang No. 19 Tahun 2011. Pada bagian

keempat Undang-undang tersebut, yang

mengatur tentang Pekerjaan, Kewirausahaan

dan Koperasi. Beberapa hal penting tentang

jaminan hak sosial kewarganegaraan

penyandang disabiklitas pada bidang pekerjaan,

antara lain: a) Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib menjamin proses rekrutmen,

penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja,

keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier

yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada