Mohon tunggu...
Ekamara Ananami Putra
Ekamara Ananami Putra Mohon Tunggu... Administrasi - Indonesian

Seorang Insan yang Cita-citanya Terlalu Tinggi

Selanjutnya

Tutup

Politik

Desentralisasi Asimetris: Merawat Kebinekaan dalam Negara Kesatuan

21 April 2016   13:19 Diperbarui: 4 April 2017   16:17 7782
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

 

Namun mari kita perhatikan daerah-daerah otsus khususnya Aceh dan Papua. Laporan IGI tahun 2013 menunjukkan paradoks pembangunan yang terjadi di Aceh, padahal disiram dengan dana otsus dan tambahan dana bagi hasil migas yang cukup besar. Misalnya, tingkat kemiskinan di Aceh antara tahun 2008 – 2012 memang mengalami penurunan menjadi 19,46%. Tetapi masih berada di atas rata-rata nasioanal yang hanya 11,66%.

 

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tahun 2008 – 2012 terus membaik tetapi selisih poinnya justru semakin melebar dari 0,17 menjadi 0,57. Ini mengindikasikan bahwa adanya tata kelola pemerintahan yang kurang baik di Aceh. Terbukti dengan peringkat 7 yang diraihnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik dari 10 provinsi di Sumatra.

 

Sedangkan untuk kasus Papua, berdasar pada laporan Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal (TADF) Kementerian Keuangan tahun 2012. Menun-jukkan bahwa program yang didanai melalui dana otsus seperti RESPEK dan RESPIM. Belum ada kejelasan apakah program dijalankan didasarkan pada perencanaan program dan pencapian target pembangunan wilayah tertentu atau tidak.

 

Ini tentu karena sifat pengelolaan daerah termasuk keuangan daerah di Aceh dan Papua yang notabene asimetri itu sama dengan daerah lain di Indonesia. Padahal untuk dua daerah ini terutama Papua masih menga-lami kelemahan pada kemampuan manajemen pemerintahan dan keuangan daerah, akibat dari kapasitas  sumber daya manusia yang belum memadai. Sehingga diperlukan mekanisme atau format khusus bagi daerah-daerah asimetri dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas daerah tersebut.

 

Desentralisasi fiskal sebagai sebuah sistem nasional memang memerlukan kontrol pusat untuk menyamakan pola pikir dalam pembangunan daerah. Tetapi, perlu disadari juga bahwa daerah memiliki cirri khas tertentu, suatu keunikan potensial tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus dalam desentralisasi fiskal (Kaho 2012).

 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun