Desentralisasi Asimetris: Merawat Kebinekaan dalam Negara Kesatuan

Untuk basis geografis ada dua daerah yang pantas untuk asimetri dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yaitu daerah yang berbentuk kepulauan dan daerah perbatasan atau terdepan atau terluar. Kedua daerah ini sangat penting bagi Indonesia karena memiliki nilai geo-strategis dan geo-politik yang cukup tinggi.

 

Daerah kepulauan tentu tidak bisa disamakan dengan daerah non-kepulauan. Pulau-pulau yang disatukan oleh laut dalam daerah tersebut membuatnya perlu pengelolaan daerah yang khas kepulauan. Hal itu untuk memastikan masyarakat yang ada di semua pulau memiliki aksesibi-litas, fisibilitas, fasilitas dan tingkat kesejahteraan yang sama. Ditambah lagi dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan, membuat daerah kepulauan memerlukan penggunaan manajemen pemerintahan yang berbasis kepulauan dan kelautan (kemaritiman).

 

Sehingga, jika ada wacana daerah-daerah kepulauan menuntut penye-lenggaraan pemerintahan daerah yang asimetri. Itu patut diapresiasi dan direspons secara positif oleh pempus, bukan justru mencurigai aksi mereka. Daerah-daerah yang masuk dalam desentralisasi asimetris ber-basis geografis (kepulauan) yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara.

 

Sementara untuk daerah dengan geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga atau daerah terdepan dan terluar. Daerah perbatasan memiliki nilai politik yang strategis terutama untuk menunjukkan kedaulatan kepada negeri tetangga. Sudah sering kita mendengar pemberitaan dan informasi tentang permasalahan yang ada di daerah perbatasan.

 

Masalah klasik seperti bergesernya patok atau tapal batas negara merupakan salah satu masalah krusial yang sampai saat ini masih terjadi. Kasus Sipadan dan Ligitan tentu merupakan tamparan keras yang memalukan bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Permasalahan semakin rumit ketika kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan itu jauh lebih rendah ketimbang tetangga mereka di seberang.

 

Tidak mengherankan jika banyak warga negara kita di perbatasan terutama yang berbatasan dengan Malaysia. Lebih senang menggunakan mata uang ringgit daripada rupiah, transaksi ekonomi lebih gampang dan dekat dilakukan dengan tetangga ketimbang dengan negeri sendiri. Akibatnya, tidak sedikit pula warga negara kita yang menggadaikan kewarganegaraannya hanya karena masalah ekonomi.