Hak Angket dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

dengan ketentuan hukum karena KPK adalah lembaga yang dibentuk

berdasarkan undang-undang, sementara yang lain berargumen bahwa hal itumelanggar prinsip hukum karena lembaga independen tidak termasuk dalam

subjek hak angket.

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa penggunaan hak

angket harus dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab, sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Terlebih lagi, konflik

kepentingan antara DPR dan lembaga penegak hukum harus diatasi untuk

menjaga integritas dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

b. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu DPR perlu meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan hak angket, terutama dengan