dalam mewakili kepentingan rakyat. Dalam sistem parlementer, hal ini dikenal
sebagai "parliamentary questioning", sementara dalam sistem presidensial,
contohnya adalah "house inquiry" di AS ketika Menteri Luar Negeri Hillary
Clinton dimintai keterangan terkait serangan di Benghazi pada tahun 2012.
Masalahnya, batas antara mengawasi dan memengaruhi kepentingan
politik DPR sangat halus sehingga harus dievaluasi secara kasuistis. Dalam
kasus KTP-el, fokus utama adalah pada kepentingan langsung DPR dan
implikasinya terhadap penegakan hukum. Anggota DPR memiliki kepentingan
yang kuat dalam kasus ini karena mereka terlibat dalam alokasi anggaran
proyek KTP-el yang memerlukan persetujuan DPR. Bahkan, kepentingan ini
terungkap dalam naskah hak angket yang dibahas dalam rapat paripurna pada
