Jurgen Habermas mengajukan konsep demokrasi deliberatif karena ia ingin mengembangkan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan rasional. Berikut beberapa alasan utama:
Komunikasi Rasional: Habermas percaya bahwa demokrasi harus didasarkan pada komunikasi rasional dan diskusi publik yang bebas. Ini berarti bahwa keputusan politik harus didasarkan pada kuatnya argumen, bukan saja pada dominasi kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu.
Inklusivitas dan Kesetaraan: Demokrasi deliberatif menekankan prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi dan menyampaikan argumen-argumen mereka tanpa gangguan.
Ruangan Publik Terbuka: Konsep demokrasi deliberatif memerlukan adanya "ruang publik" yang terbuka, inklusif, dan bebas untuk diskusi dan perdebatan antara warga negara. Di dalam ruang publik ini, individu dengan berbagai pandangan dan kepentingan dapat bertemu dan secara rasional membahas isu-isu politik.
Kebebasan Berpendapat: Habermas ingin menghindari dominasi elite kekuasaan atau oligarki dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif menekankan kebebasan berpendapat untuk mengutarakan hal-hal yang bersifat personal maupun komunal dalam penentuan solusi atas beberapa persoalan sosial.
Proses Konsensus: Tujuan akhir demokrasi deliberatif adalah mencapai keputusan yang lebih baik secara kualitas, lebih akuntabel, dan lebih mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan melalui proses konsensus yang tercapai melalui diskursus yang terbuka dan adil
Tidak Dominatif: Model demokrasi deliberatif ditawarkan sebagai alternatif dari model demokrasi perwakilan tradisional yang sering kali dikritik karena kurangnya partisipasi langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi deliberatif berfokus pada proses komunikasi dan pencapaian konsensus di dalam forum-forum yang diselenggarakan di ruang publik..
Dengan demikian, konsep demokrasi deliberatif oleh Habermas dirancang untuk membangun masyarakat yang komunikatif, inklusif, dan rasional, serta untuk meningkatkan legitimasi keputusan politik melalui proses diskursus yang intersubjektif.
Keadilan Pajak Berganda Internasional merujuk pada upaya untuk mencegah pengenaan pajak yang sama oleh lebih dari satu negara atas penghasilan yang sama, yang dikenal sebagai pajak berganda. Hal ini menjadi isu penting dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana individu dan perusahaan sering beroperasi di berbagai yurisdiksi pajak.
Definisi dan Konsep
