3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan; DLL
Apabila kita bandingkan prinsip-prinsip atau asas-asas dasar perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam sebenarnya dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsip.
Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut :
1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanakan perkawinan itu sendiri; DLL
- Hukum Perkawinan di Indonesia
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang meliputi :
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
