Hak Angket dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

memastikan bahwa penggunaannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik

individu atau golongan tertentu. Pembentukan mekanisme pengawasan internal

dan eksternal yang efektif dapat membantu mencegah penyalahgunaan hak

angket.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Kompas edisi 5 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Bukan Kepentingan

Publik".https://pshk.or.id/blog-id/mengacaukan-proses-penegakan-

hukum/

Manan, Bagir (2005) DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta:

FH Uii Press, Cet III.

Soemantri, Sri. (1993) Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945,

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet VII.

Wahjono, Padmo (1983) Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet.II, Jakarta

Ghalia Indonesia.