Hak Angket dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Indonesia.

Hak angket merupakan wewenang DPR untuk menyelidiki pelaksanaan

suatu undang-undang atau kebijakan Pemerintah yang dianggap bertentangan

dengan hukum, dan berdampak signifikan dalam kehidupan sosial, kebangsaan,

dan negara. Pelaksanaannya mencakup kebijakan yang dilakukan oleh Presiden,

Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. DPR dapat meminta

keterangan dari siapa pun, termasuk warga negara asing, serta memanggil

pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau anggota masyarakat

untuk memberikan keterangan.

Jadi, pertanyaannya adalah apakah memanggil KPK, sebuah lembaga