Hak Angket dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

efektif. Pentingnya menekankan bahwa hak angket bukan bagian dari proses

peradilan, melainkan bertujuan untuk memberi tekanan politik. Namun, dalam

kasus KTP-el, kepentingan langsung anggota DPR dalam kasus tersebut

menimbulkan konflik kepentingan yang mengancam wibawa DPR di mata

publik.

III. Penutup

a. Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan serius

terkait penggunaan hak angket oleh DPR, terutama dalam konteks penegakan

hukum terhadap kasus korupsi proyek KTP-el. Meskipun hak angket semula

dimaksudkan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga