Hak Angket dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

NRI 1945. Hak ini diberikan kepada DPR untuk menjalankan fungsi

pengawasan dalam kerangka sistem check and balances. Namun, penggunaan

hak angket sering dilihat sebagai pembatasan dalam penegakan hukum saat ini.

Salah satunya adalah penggunaan hak angket yang baru disetujui oleh DPR,

yang khawatir digunakan untuk mempengaruhi dan melemahkan peran Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Kewenangan yang ditetapkan oleh Pasal 20A Konstitusi Indonesia

1945 adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan.