negara dan menjaga akuntabilitas pemerintah, penggunaannya telah
memunculkan kontroversi dan memengaruhi kredibilitas serta efektivitas
penegakan hukum. Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menciptakan ketegangan karena dapat
dianggap sebagai upaya untuk mengintervensi lembaga independen tersebut,
terutama dalam konteks perlindungan anggota DPR dari proses hukum.
Konflik kepentingan antara DPR dan lembaga penegak hukum seperti KPK
menjadi semakin jelas, dan penyalahgunaan hak angket dapat mengancam
independensi dan efektivitas lembaga tersebut. Meskipun demikian, ada
pandangan yang beragam mengenai validitas penggunaan hak angket terhadap
KPK secara hukum. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal tersebut sesuai