Hak Angket dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

28 April lalu, di mana DPR menyoroti masalah pencabutan BAP oleh Sdri

Miryam S Haryani dalam persidangan kasus E-KTP karena diduga mendapat

tekanan dari enam anggota Komisi III DPR RI. Hal ini telah menimbulkan

kontroversi di masyarakat dan membuat DPR RI terpapar sebagai lembaga

yang kurang mendukung program pemberantasan korupsi.

Terlihat jelas kepentingan DPR untuk melindungi lembaganya meski

langkah ini justru semakin menurunkan wibawa DPR di mata publik. Konflik

kepentingan DPR sangat jelas sehingga permintaan ini sebenarnya sudah

melanggar etik.

Demikian, maka hak angket DPR, terutama dalam konteks penegakan

hukum terhadap korupsi proyek KTP-el, menjadi bahan perdebatan karena