Hak Angket dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

negara yang independen, termasuk dalam wewenang DPR untuk melakukan

hak angket. Dalam konteks hukum tata negara, hak angket umumnya

dimaksudkan untuk mengawasi eksekutif, bukan yudikatif. Ini berarti angket

biasanya ditujukan untuk mengawasi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat

lainnya, bukan lembaga yudikatif seperti KPK. Namun, jika dilihat dari definisi

angket yang meliputi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah,

termasuk yang dilakukan oleh pimpinan lembaga independen seperti KPK,

maka DPR memiliki hak untuk melakukan angket, interpelasi, dan menyatakan

pendapat terhadap berbagai aspek pemerintahan.

Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK telah memicu

berbagai pandangan beragam dalam masyarakat mengenai keabsahan