lembaga tersebut dalam melakukan tugas-tugasnya. Selain itu, hak angket juga
memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi
yang diperlukan atau untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Namun,
penggunaannya haruslah dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab,
serta tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politis atau golongan Dengan demikian, penggunaan hak angket DPR haruslah dilakukan
secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta
supremasi hukum, sehingga dapat berkontribusi positif dalam memperkuat
sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di Indonesia.
b. Dinamika penggunaan hak angket oleh DPR, khususnya terkait
penegakan hukum terhadap kasus korupsi proyek KTP-el,
mempengaruhi kredibilitas dan efektivitas penegakan hukum di
