Desentralisasi Asimetris: Merawat Kebinekaan dalam Negara Kesatuan

 

 

A.   Simpulan

 

Kekayaan alam, sosial dan budaya yang menghasilkan kebinekaan di Indonesia merupakan suatu anugerah yang patut disyukuri oleh segenap bangsa. Salah satu pilar kebangsaan dan kenegaraan, Bhinneka Tunggal Ika bukan semata-mata semboyan negara yang tertulis di pita dan di-cengekeram oleh Garuda Pancasila.

 

Kebinekaan tersebut harus dirawat, dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan benar. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan desentralisasi asimetris merupakan langkah yang tepat untuk menjaga ke-kokohan salah satu pilar bangsa ini. Sebab, desentralisasi asimetris me-mungkinkan pengakuan dan penghormatan atas kebinekaan tiap daerah yang diaktualisasikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Kebijakan desentralisasi asimetris sebenarnya telah dilakukan sejak pe-merintah kolonial Belanda berkuasa melalui Decentralisatie Wet tahun 1903. Selain itu, perjanjian dan kontrak yang dilakukan dengan tidak kurang dari 250 institusi adat dan tradisional di nusantara saat itu. Me-nunjukkan betapa perlunya perlakuan berbeda terhadap beberapa daerah yang dianggap unik dengan daerah lainnya.

 

Masa Indonesia moderen (kemerdekaan sampai sekarang) juga sebenar-nya mengakui dan memberikan beberapa keistimewaan kepada daerah yang dianggap berbeda dari beberapa aspek. Meskipun setiap masa memiliki taraf dan kadar yang berbeda-beda dalam mengakui perbedaan dan keunikan tersebut.