Desentralisasi Asimetris: Merawat Kebinekaan dalam Negara Kesatuan

 

Namun, itu saja tidak cukup. Penyelenggaraan pemerintahan lokal di suatu daerah dengan segala keunikan dan kearifannya menjadi pendukung kuat untuk basis sosio-budaya ini. Kelestarian tradisi dan norma-norma lokal dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini menjadi poin tambahan bagi suatu daerah untuk diberikan kebijakan asimetri.

 

Apalagi, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah kolonial Belanda saja saat itu membuat ratusan–sekitar 250–buah perjanjian dan kontrak dengan daerah atau institusi-institusi tradisional. Setidaknya ada dua bentuk keistimewaan satuan-satuan pemerintahan lokal (asli) dari sudut sejarah yaitu susunan pemerintahan yang berbentuk volksgemeen-schappen seperti nagari, lembang, gampong marga dan sebagainya. Serta pemerintahan yang berbentuk zelfbestuurende landschappen yaitu pengakuan kepada daerah eks praja yang bersifat kerajaan seperti kepada Yogyakarta (Pratikno dkk, 2010).

 

Yogyakarta merupakan daerah yang menjadi contoh paling tepat dari pelaksanaan desentralisasi asimetris yang berbasis sosio-budaya ini. Lestarinya tradisi-tradisi Jawa (Mataram) dalam kehidupan masyarakat di tengah-tengah moderenisasi dan sebagai daerah urban yang multikultur. Disertai pula dengan eksisnya institusi dan perangkat-perangkat pemerintahan lokal. Menjadikan daerah ini berada di posisi terdepan dalam menjaga keragaman tradisi dan budaya nusantara. Sehingga, sudah menjadi keniscayaan jika daerah ini diberlakukan kebijakan desentralisasi asimetris.

 

Daerah lain yang menurut penulis juga pantas menjadi asimetri dengan basis sosio-budaya ini yaitu Sumatra Barat, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Tiga daerah ini selain Yogyakarta, merupakan daerah yang konsisten dan mampu mempertahankan kebudayaannya sampai sekarang. Kehidupan masyarakat di daerah ini juga masih sangat kental diwarnai dengan tradisi dan kearifan lokal.

 

Ketiga, basis geografis. Sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan disatukan oleh lautan. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dalam ruang politik dan ekonomi internasional. Sehingga, aspek geografis tidak dapat diabaikan dan diperlukan perlakuan khusus untuk mengelolanya dengan baik.