Tata Cara Berperkara Halaman all

BAB I

IDENTITAS BUKU

Jenis Bahan : Monograf

Judul Buku : Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Pengarang : Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, SH.

Penerbitan : Bandung " Sumur Bandung "

Tahun Terbit : 1992

Halaman : 142 hlm ; 21 cm

Bentuk Karya : Bukan Fiksi

Tentang Pengarang

Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, SH. Adalah Ketua Mahkama Agung Periode

1952-1966. Ia dipilih dan diangkat presiden setelah sebelumnya dicalonkan DPR. Pada masa

ini, posisi subordinasi Mahkama Agung dengan pemerintah terlihat jelas. Terbukti dengan

masuknya MA ke kabinet Dwikoro I (Agustus 1964 -- Februari 1966). Saat itu, Wirjono

diberi jabatan Mentri Kabinet utnuk kompartimen hukum dan dalam negri.

Beliau lahir pada 15 Juni 1903, Surakarta, Hindia Indonesia dan wafat pada April 1985

(umur 82), Jakarta, Indonesia. Pada masa kepemimpinan Wirjono lahir UU No 19 Tahun 1964

tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini semakin menegaskan posisi subordinasi

MA dengan pemerintah. Pasal 19 UU itu merumuskan, Demi kepentingan revolusi,

kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden

dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan.

Meski berada di bawah tekanan eksekutif dan legislatif, Ketua MA pada masa Orde

Lama dikenal sebagai orang yang terbebas dari korupsi. Hal ini berlangsung sampai 1970-an.

Tentang Buku

Buku ini berbicara tentang hal-hal tata cara berperkara ke pengadilan negri, buku

tersebut juga mengajukan pembaca untuk mengetahui perihal hukum perdata yang ada di

Indonesia. Pembaca akan disugukan atau di berikan gambaran apabila ingin mengjuakan dan

bagaimana cara berperkara dan proses-proses yang sesuai dengan hukum perdata di Indonesia.

Di dalam buku ini terdapat banyak ilmu-ilmu hukum acar perdata di indonesia

diantaranya, pengertian dan sifat hukum acara perdata, tata cara berperkara, permohonan gugat,

pemberian kekuasaan pengadilan negri, permohonan-permohonan khusus dari kedua bela

pihak selama berperkara, hal pembuktian, putusan pengadilan, hal kasasi.

Dengan buku yang tidak terlalu tebal akan membuat pembaca mudah memhami isi dari

buku karya Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, SH. Beliau membuat buku yang banyak sekali

manfaatnya bagi pembaca yang belum mengetahui bagaimana tat cara berperkara dan prosesproses yang akan dihadapi.

Hukum Acara Perdata ini menunjukkan jalan, yang harus dilalu oleh warga negara, agar

soal yang bersangkutan dapat diperiksa oleh Pengadilan. Juga ditunjukkan, cara bagaimana

pemeriksaan itu dilakukan, cara bagaimana orang mendapat putusan Pengadilan itu dapat dijalankan, sehingga tercapailah maksud orang itu, yaitu pelaksanaan hak-hak dan kewajibankewajiban untuk kepentingan orang itu menurut Hukum Perdata yang berlaku.

BAB II

ISI BUKU

Bagian I

* Pengertian dan sifat hukum acara perdata

Dalam konsep ini, dijelaskan pengertian dan sifat dalam hukum acara perdata, dimana

pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Projodikoro adlah rangkaian peraturanperaturan yang membuat cara bagimana pengadilan itu harus bertindak terhadap dan di muka

pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk

melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata, Wirjono Projodikoro dalam

bukunya mengemukakan hukum perdata dalam arti yang luas ialah rangkaian peraturanperaturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang manusia atau badanbadan hukum atau satu sama lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap

masing-masing dan terhadap suatu benda, yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukuman

pidana, dan yang tidak bersifat hukum Tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai

badan-badan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.

Dalam buku ini menjelaskan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 19 tahun 1964 ini

menjadi pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dengan dipergunakan kata-kata yang

sedikit lain, yaitu "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."Pasal 3 ayat

3 Undang-undang No. 19 tahun 1964 menjadi pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun

1970 juga dengan kata-kata yang sedikit lain, yaitu: "Dalam perkara Perdata Pengadi- lan

membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berperkara akan dilakukan dengan sesederhana, secepat mungkin, dan dengan biaya yang

ringan.

tidak tahu, bahwa penggugat sendiri atau seorang kuasa lain sudah lebih dulu memajukan

perka- ranya di muka Pengadilan Negeri.

c. Pemanggilan seorang ketiga untuk memperlindungi salah sustu pihak (oproeping in

vrijwaring).

Tentang soal inipun H.I.R. dan R.Bg. lain dari pada B.Rv. (pasal-pasal 70 sampai 76),

tidak memuat suatu peraturan, akan tetapi juga tentang hal ini dapat dikatakan tidak ada

keberatan untuk memperbolehkan menggunakan acara tentang "vrijwaring" ini seba- gai

pedoman Pengadilan Negeri.

Bagian XIV

* Hal Pembuktian

pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil

(formeel waarheid). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum

sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain

berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan

alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa sepanjang pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan administrasi yang baik sehingga

Pembuktian bisa dilakukan secara baik maka prosentase kemenangan dalam menghadapi

upaya hukum pun akan semakin besar. Bahwa dalam praktek berperkara selama ini,

Pembuktian dari KPKNL relatif lebih lancar apabila dibandingkan pihak lain. Hal ini

tentunya tiak lepas dari dukungan administrasi yang baik. Pembuktian yang baik akan

sangat menetukan dalam kemenangan perkara

Kemenangan berpekara ini membuktikan bahwa semua hal yang terkait sebelum

pelaksanaan tugas, sewaktu pelaksanaan tugas dan paska pelaksanaan tugas telah

diupayakan secara maksimal dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan merasa

terlindungi. Kewajiban memberikan layanan prima sudah seyogyanya dilakukan.

Hal alat-alat bukti

Menurut pasal 164 H.I.R. dan pasal 284 R.Bg. alat-alat ini adalah :

1. pembuktian dengan surat-surat,

2. pembuktian dengan saksi-saksi,

3. persangkaan (vermoedens),

4. pengakuan dari suatu pihak,

5. sumpah.

Bagian XV

* Putusan Pengadilan

Penandatanganan dan pengucapan putusan

Menurut pasal 17 ayat 3 Undang-undang no. 19 tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan

Kehakiman, putusan Pengadilan harus ditanda tangani oleh Ketua serta Hakim-hakim

yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.Dengan ini dihentikan kelaziman,

bahwa dalam perkara perda ta putusan Pengadilan Negeri hanya ditanda tangani oleh

Ketua dan Panitera. Ketentuan ini diambil alih oleh Undang-undang no. 14 ta- hun 1970

dalam pasal 23 ayat 2.Pasal 13 Undang-undang no. 19 tahun 1964 tentang Pokok

Kekuasaan Kehakiman menegaskan pula, bahwa semua putusan Pongadilan diucapkan

dalam. dang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini sekarang diganti oleh pasal 18 Undang-undang 14 tahun 1970 yang

berbunyi: "Semua putusan Pengadilan ha- aya sah dan mempunyai kekuatan hukum

apabila diucapkan dalam dang terbuka untuk umum.

Bagian XVI

* Hal menjalankan putusan hakim (Executie)

putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan

tetap, yaitu dalam hal yang tidak mungkin diada kan perbandingan ketika diumumkan,

dan dalam hal para pihak diperbolehkan mohon banding, sesudah Pengadilan Tinggi

menguatkan putusan itu. Kecuali apabila Hakim dalam hal yang diperbolehkan olch

Hukum, menentukan, bahwa putusan Pengadilan Nageri dapat dijalankan lebih dulu

(uitvoerbaar verklaard bij voorraad, lihat pasal 180 H.I.R. dan pasal 191 R.Bg.) Apabila

putusan Pengadilan Negeri mengandung penolakan permohonan gugat dan Pengadilan

Tinggi membatalkan putusan itu dan memutuskan

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan ; Mungkin dari buku ciptaan Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro yang

menurut saya yang paling berkesan atau yang saya sukai sebagai pembaca

ialah diamana di dalam buku tersebut saya merasa cara penjelasan dan

contoh-contoh yang diberikan sangat mudah untuk dipahami, juga buku

tersebut menyugukan bagi pembaca kata-kata yang mudah dipahami. Dan

juga pasal-pasal yang terpapar dengan jelas sesuai UU yang berlaku.

Mungkin dari sekian banyak isi buku yang paling saya sukai di bagian

Permohonan Gugat, karna saya bisa membaca dan sekaligus memahami isi

dari penjelasan yang dipaparkan, apa-apa saja yang harus dipersiapkan

dalam mengajukan gugat. Tidak terkecuali juga isi penjelasan bagian yang

lainnya.

Kekurangan ; Untuk kelemahan atau kekurangan dari buku mungkin tidak terlalu fatal,

ada beberapa kekurang dalam hal penulisan yang kurang tepat, dan

mungkin dari segi contoh yang dipaparkan dalam buku agak begitu rumit

tapi cukup bisa untuk dipahami, bagi saya dari keseluruhan isi buku

menurut saya tak terlihat dan tak begitu berarti dibandingkan dengan

manfaat yang telah beliau tuangkan dalam sebuah buku tersebut.

BAB IV

TEKNIK PENULISAN

Teknik penulisan memiliki daya tarik pembaca dan memperoleh ilmu baru yang bisa

saya dapat dari buku ciptaan Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro. Gaya bahasa yang digunakan

tidak rumit, contoh-contoh perkara yang diberikan relevan dengan apa yang terjadi di

masyarakat. Teknik penulisan tidak kalah penting karna dapat mempengaruhi pembaca untuk

memahami isi dari suatu buku, itulah yang diterapakan Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro

dalam bukunya " HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA".

BAB V

PENILAIAN

Buku karya Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro diperuntukan bagi semua kalangan yang

ingin menambah ilmu pengetahuan tentang tata cara berperkara, terkhusus seperti saya

mahasiswa huku yang mungkin akan mengabdikan diri sebagai lulusan Hukum, saya sangat

senang bisa membaca dan me riview buku ini karna dapat memperluas ilmu dan pengetahuan

saya, dan akan berguna sekali untuk saya dan mahasiswa hukum lainnya. Intinya buku ini

diperuntukan untuk semua khalayak yang mempunyai minat baca terutama dalam urusan

berperkara. Terima kasih bapak Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro karna telah menciptakan

buku "HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA".

BAB VI

KESIMPULAN

Dari buku tersebut saya menarik kesimpulan, untuk bisa andil dalam berperkara kita

harus bisa memahami dan mengetahui apa-apa saja yang akan kita lalui, resiko dan

pembelajaran yang akan kita dapat. Buku ini sangat berguna untuk itu semua karna

penjelasanya yang jelas. Bagaimana tata cara berperkara yang baik dan benar semua

dijelaskan dalam isi buku dari awal pengajuan dari salah satu penggugat sampai putusan

pengadilan.

Di Indonesia dibuka kemungkinan menjalankan "requ eat-civiel," yaitu peninjauan

kembali putusan-putusan Pengadilan da- lam perkara perdata yang sudah berkekuatan tetap

(kracht van gewijs- de).

Request civiel ini dimungkinkan berhubung dengan ada yuris prundensi di zaman

kononial Belanda, bahwa peraturan request-civiel yang termuat dalam "Reglement op de

Rechtsvordering" secara inter- prestasi atau penafsiran dapat diperlukan bagi "Landraad"

(Penga- dilan Negeri) meskipun peraturan itu tidak termuat dalam H.I.R.

Apabila sekarang akan diadakan Undang-undang Nasional ten- tang Hukum Acara

Perdata, maka sudah selayaknya, jika di situ dimuat secara tegas peraturan "request-civiel"

ini, seperti yang ter- muat tidak tahu, bahwa penggugat sendiri atau seorang kuasa lain sudah lebih dulu memajukan

perka- ranya di muka Pengadilan Negeri.

c. Pemanggilan seorang ketiga untuk memperlindungi salah sustu pihak (oproeping in

vrijwaring).

Tentang soal inipun H.I.R. dan R.Bg. lain dari pada B.Rv. (pasal-pasal 70 sampai 76),

tidak memuat suatu peraturan, akan tetapi juga tentang hal ini dapat dikatakan tidak ada

keberatan untuk memperbolehkan menggunakan acara tentang "vrijwaring" ini seba- gai

pedoman Pengadilan Negeri.

Bagian XIV

* Hal Pembuktian

pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil

(formeel waarheid). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum

sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain

berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan

alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa sepanjang pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan administrasi yang baik sehingga

Pembuktian bisa dilakukan secara baik maka prosentase kemenangan dalam menghadapi

upaya hukum pun akan semakin besar. Bahwa dalam praktek berperkara selama ini,

Pembuktian dari KPKNL relatif lebih lancar apabila dibandingkan pihak lain. Hal ini

tentunya tiak lepas dari dukungan administrasi yang baik. Pembuktian yang baik akan

sangat menetukan dalam kemenangan perkara

Kemenangan berpekara ini membuktikan bahwa semua hal yang terkait sebelum

pelaksanaan tugas, sewaktu pelaksanaan tugas dan paska pelaksanaan tugas telah

diupayakan secara maksimal dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan merasa

terlindungi. Kewajiban memberikan layanan prima sudah seyogyanya dilakukan.

Hal alat-alat bukti

Menurut pasal 164 H.I.R. dan pasal 284 R.Bg. alat-alat ini adalah :

1. pembuktian dengan surat-surat,

2. pembuktian dengan saksi-saksi,

3. persangkaan (vermoedens),

4. pengakuan dari suatu pihak,

5. sumpah.

Bagian XV

* Putusan Pengadilan

Penandatanganan dan pengucapan putusan

Menurut pasal 17 ayat 3 Undang-undang no. 19 tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan

Kehakiman, putusan Pengadilan harus ditanda tangani oleh Ketua serta Hakim-hakim

yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.Dengan ini dihentikan kelaziman,

bahwa dalam perkara perda ta putusan Pengadilan Negeri hanya ditanda tangani oleh

Ketua dan Panitera. Ketentuan ini diambil alih oleh Undang-undang no. 14 ta- hun 1970

dalam pasal 23 ayat 2.Pasal 13 Undang-undang no. 19 tahun 1964 tentang Pokok

Kekuasaan Kehakiman menegaskan pula, bahwa semua putusan Pongadilan diucapkan

dalam. dang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini sekarang diganti oleh pasal 18 Undang-undang 14 tahun 1970 yang

berbunyi: "Semua putusan Pengadilan ha- aya sah dan mempunyai kekuatan hukum

apabila diucapkan dalam dang terbuka untuk umum.

Bagian XVI

* Hal menjalankan putusan hakim (Executie)

putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan

tetap, yaitu dalam hal yang tidak mungkin diada kan perbandingan ketika diumumkan,

dan dalam hal para pihak diperbolehkan mohon banding, sesudah Pengadilan Tinggi

menguatkan putusan itu. Kecuali apabila Hakim dalam hal yang diperbolehkan olch

Hukum, menentukan, bahwa putusan Pengadilan Nageri dapat dijalankan lebih dulu

(uitvoerbaar verklaard bij voorraad, lihat pasal 180 H.I.R. dan pasal 191 R.Bg.) Apabila

putusan Pengadilan Negeri mengandung penolakan permohonan gugat dan Pengadilan

Tinggi membatalkan putusan itu dan memutuskan mengabulkan permohonan gugat,

maka putusan Pengadilan Tinggflah yang harus dijalankan.

Permohonan banding ini harus diajukan dalam tenggang empat belas hari sejak putusan

diumumkan, atau apabila pembanding tidak hadir pada waktu putusan diumumkan, sejak

putusan diberitahukan kepadanya (pasal 188 H.I.R. dan pasal 199 R.Bg.). Pemeriksaan

per- kara dalam tingkatan kedua ini dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga atau

seorang Hakim secara memeriksa surat-surat peme- riksaan perkara di muka Pengadilan

Negeri (pasal 192 ayat 3 H.I.R. dan pasal 204 R.Bg).

BAB III