Tata Cara Berperkara

bahwa dalam perkara perda ta putusan Pengadilan Negeri hanya ditanda tangani oleh 

Ketua dan Panitera. Ketentuan ini diambil alih oleh Undang-undang no. 14 ta- hun 1970 

dalam pasal 23 ayat 2.Pasal 13 Undang-undang no. 19 tahun 1964 tentang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menegaskan pula, bahwa semua putusan Pongadilan diucapkan 

dalam. dang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini sekarang diganti oleh pasal 18 Undang-undang 14 tahun 1970 yang 

berbunyi: "Semua putusan Pengadilan ha- aya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan dalam dang terbuka untuk umum.

Bagian XVI

* Hal menjalankan putusan hakim (Executie)

putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan