Tata Cara Berperkara

yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.Dengan ini dihentikan kelaziman, 

bahwa dalam perkara perda ta putusan Pengadilan Negeri hanya ditanda tangani oleh 

Ketua dan Panitera. Ketentuan ini diambil alih oleh Undang-undang no. 14 ta- hun 1970 

dalam pasal 23 ayat 2.Pasal 13 Undang-undang no. 19 tahun 1964 tentang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menegaskan pula, bahwa semua putusan Pongadilan diucapkan 

dalam. dang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini sekarang diganti oleh pasal 18 Undang-undang 14 tahun 1970 yang 

berbunyi: "Semua putusan Pengadilan ha- aya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan dalam dang terbuka untuk umum.

Bagian XVI

* Hal menjalankan putusan hakim (Executie)