Â
Politik anggaran.
Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.
Sedangkan aggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran dari pada sisi penerimaan, dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit dimana sisi penerimaan lebih besar dari pada sisi pengeluaran. Anggraan surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.
-
Â
Pinjaman Pemerintah
Sumber: http://www.uajy.ac.id/berita/fakultas-ekonomi-uajy-gelar-sosialisasi-surat-utang-negara-sun/
Dalam kondisi tertentu terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat.
- Kebijakan nonmoneter dan nonfiskal
Kebijakan nonmoneter dan nonfiskal artinya kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak memengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuk kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut:
- Peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran.
- Kebijakan upah dengan menaikkan upah riil yang sudah memperhitungkan inflasi.
- Pengendalian dan pengawasan harga, misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum.
Â
Â
BAB III
PELAKSANAAN PENELITIAN
