2014-2019 Waktu yang Strategis Jangan Disia-Siakan

dirampas oleh negara.

Sandra menambahkan dalam Inkuiri bahwa pihaknya melibatkan masyarakat untuk

menyampaikan permasalahan pola-pola pelanggaran HAM yang sedang dihadapi. Salah

satunya melalui public hearing di tujuh wilayah di seluruh Indonesia selama

sembilan bulan ke depan. "Bukan hanya mengangkat kasus, melainkan juga

mencari penyelesaiannya," kata Sandra menjelaskan.

Sandra menegaskan upaya Inkuiri Nasional yang baru pertama kali dilaksanakan

ini tidak hanya sekadar rekomendasi atas temuan dari lapangan, tapi diarahkan

untuk memicu perubahan kebijakan terhadap hak-hak masyarakat adat bukan ke meja

hijau.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui keputusan MK No 35/PUU-X/2012 telah