Akibatnya, tujuan utama zonasi---yakni untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi semua---justru semakin memperparah kesenjangan yang sudah ada.
Kesenjangan infrastruktur ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyeimbangkan kualitas pendidikan di seluruh negeri.Â
Jika kebijakan zonasi tetap dilaksanakan tanpa perbaikan infrastruktur yang serius, maka zonasi hanya akan memperburuk disparitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan.Â
Zonasi, yang seharusnya menjadi solusi, malah berpotensi menjadi alat yang justru menghambat anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Tanpa perbaikan menyeluruh dalam hal infrastruktur, zonasi akan terus menghasilkan ketidakadilan.Â
Bagaimana bisa kita berharap siswa di daerah terpencil bisa bersaing dengan siswa di kota besar jika kondisi sekolah mereka sudah sangat jauh tertinggal? Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi.
 Kebijakan pemerintah yang berpihak pada pemerataan pendidikan hanya akan menjadi retorika kosong jika infrastruktur sekolah di daerah-daerah tertinggal tidak segera diperbaiki.
Tuntutan keadilan jelas: pemerintah harus segera memperbaiki kondisi infrastruktur di sekolah-sekolah terpencil. Ini bukan hanya soal ruang kelas atau distribusi guru, tetapi juga soal masa depan anak-anak yang tinggal di daerah tersebut.Â
Zonasi akan terus menciptakan jurang ketidaksetaraan jika kesenjangan ini tidak segera diatasi.Â
Anak-anak di daerah terpencil layak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan, bukan sekadar menjadi korban dari sistem yang tidak adil.
Jika kita serius ingin memajukan pendidikan di Indonesia, maka perhatian utama harus diberikan pada infrastruktur sekolah yang layak dan distribusi guru yang merata.Â
