Keadilan pendidikan tidak akan tercapai hanya dengan perubahan kecil di permukaan; kita butuh perubahan mendasar dalam cara sistem pendidikan diatur dan dikelola.
 Zonasi, jika diperbaiki dengan sungguh-sungguh, masih memiliki potensi untuk menjadi kebijakan yang memajukan bangsa, tetapi hanya jika dilakukan dengan integritas, keadilan, dan perbaikan yang nyata.
Zonasi sebagai Cermin Pendidikan Nasional
Sistem zonasi yang kita bahas di sini bukan sekadar aturan teknis untuk mengatur distribusi siswa, tetapi cerminan nyata dari wajah pendidikan Indonesia saat ini.Â
Zonasi mengungkapkan ketimpangan infrastruktur, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan kerapuhan dalam penegakan hukum serta etika di dunia pendidikan.Â
Jika sistem zonasi dibiarkan terus-menerus terjerembap dalam masalah yang sama, itu bukan hanya kegagalan kebijakan, melainkan juga cermin buruk masa depan pendidikan kita.Â
Sistem yang dimaksudkan untuk memberikan keadilan malah menjadi alat yang memperdalam ketidaksetaraan, yang akhirnya merugikan mereka yang paling membutuhkan.
Inilah saatnya bagi kita semua---pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua---untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.Â
Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap zonasi, bukan hanya dengan perubahan peraturan, tetapi juga dengan perbaikan infrastruktur, distribusi guru yang lebih adil, dan penegakan hukum yang tegas terhadap kecurangan.Â
Masyarakat dan orang tua harus lebih memahami dan mendukung upaya ini dengan tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan semangat kerja keras.
Keadilan dalam pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Kita tidak boleh membiarkan sistem yang cacat merampas masa depan mereka.Â
Zonasi bisa menjadi salah satu solusi untuk mencapai pendidikan yang lebih merata, tetapi hanya jika semua pihak bekerja bersama, dengan integritas dan komitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih mimpinya.
