Peran Teori Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Teori Hukum Alam berakar pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya merupakan produk dari kekuasaan manusia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang universal. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara historis, nilai-nilai hukum alam telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah reformasi 1998 yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 

Salah satu implikasi utama dari teori hukum alam adalah penekanan pada keadilan sebagai landasan dalam pembentukan hukum. Dalam konteks ini, pembuat undang-undang di Indonesia dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Anak, para legislator harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial serta hak-hak anak yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (UNICEF, 1989). Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diatur oleh norma positif, tetapi juga oleh norma moral yang diakui secara luas. 

Selanjutnya, teori hukum alam juga mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari berbagai forum diskusi publik yang diadakan sebelum pengesahan undang-undang. Misalnya, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Iklim, pemerintah melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kepentingan politik, tetapi juga mencerminkan keadilan ekologis dan sosial.[22] 

Selain itu, teori hukum alam juga mengimplikasikan adanya pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan legislatif. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam putusan-putusan tertentu, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan undang-undang yang dianggap diskriminatif atau melanggar hak-hak dasar warga negara, seperti pada kasus UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pernah dianggap tidak adil terhadap perempuan. 

Terakhir, penerapan teori hukum alam dalam pembentukan peraturan di Indonesia juga mengarah pada penguatan nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama, undang-undang yang dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan keberagaman tersebut dan mengakomodasi kepentingan semua kelompok. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidakadilan dalam penerapan hukum. 

Teori Hukum Sosial 

Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat 

Teori hukum sosial menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur interaksi sosial dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Friedman, hukum merupakan bagian dari budaya yang lebih luas dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya.[23] Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Misalnya, dalam laporan BPS tahun 2022, terdapat 9,54% penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini mencerminkan perlunya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, teori hukum sosial berperan penting dalam mendorong pembentukan peraturan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Contoh dari penerapan teori hukum sosial dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan dari negara. Dalam proses pembentukannya, berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM dan komunitas lokal, dilibatkan untuk memberikan masukan. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum dapat dibentuk melalui partisipasi masyarakat, sehingga lebih relevan dan sesuai dengan realitas sosial yang ada. 

Selanjutnya, hubungan antara hukum dan masyarakat juga terlihat dalam pengembangan hukum adat di Indonesia. Hukum adat, yang merupakan produk dari budaya lokal, sering kali diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Misalnya, dalam beberapa kasus, pengadilan di Indonesia mengakui hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, yang menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia berada. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum sosial memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih adil dan berorientasi pada masyarakat.