Peran teori hukum dalam tahap pengesahan tidak hanya mencakup validasi hukum, tetapi juga legitimasi dan pertimbangan dampak sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.Â
Studi Kasus Penerapan Teori Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di IndonesiaÂ
Kasus Undang-Undang Perlindungan AnakÂ
Analisis berdasarkan teori hukum positif dan alamÂ
Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan salah satu contoh nyata penerapan teori hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori hukum positif menekankan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Anak disusun untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.Â
Dari sudut pandang hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya menciptakan norma-norma baru, tetapi juga memberikan sanksi bagi pelanggar. Misalnya, Pasal 76B Undang-Undang tersebut mengatur tentang larangan terhadap kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa hukum positif berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi kelompok rentan, dalam hal ini anak-anak. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak, yang menjadi isu serius di Indonesia.Â
Namun, dalam perspektif teori hukum alam, yang menekankan pada prinsip moral dan hak asasi manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak juga dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak dasar anak. Teori hukum alam berargumen bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang universal, termasuk hak atas perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya sekadar norma hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen moral masyarakat untuk melindungi generasi penerusnya.Â
Dalam implementasinya, tantangan muncul ketika hukum positif dan hukum alam tidak selalu sejalan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah diundangkan, masih terdapat banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditindaklanjuti secara hukum.Â
Sebagai kesimpulan, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia merupakan contoh penerapan teori hukum positif dan hukum alam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara norma hukum yang ada dengan kesadaran moral masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi generasi penerus bangsa.Â
Kasus Undang-Undang Cipta KerjaÂ
Tinjauan dari Perspektif Teori Hukum Sosial dan Kritikal Â
