Bantuan Keuangan Khusus
Untuk mempercepat pembangunan di kabupaten timpang dalam wilayahnya, pemerintah daerah provinsi memberikan bantuan keuangan khusus yang diperhitungkan dengan tingkat kapasitas keuangan daerah setelah diperhitungakan alokasi dana transfer afirmasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Penyediaan Layanan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Pemerintah daerah provinsi melalui perangkat daerahnya mengutamakan penyediaan layanan yang menjadi tanggung jawab provinsi di daerah kabupaten timpang di wilayahnya. Penyediaan layanan kewenangan provinsi seperti penyediaan SMA/SMK, jalan provinsi, pelabuhan antarkabupaten/kota, irigasi dengan lahan 1000 s.d 3000 ha, dan layanan kewenangan provinsi lainnya.
Pemerintah Kabupaten
Pemerintah daerah kabupaten merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyelesaikan ketimpangan pembangunan di daerahnya. Adapun tanggung jawab pemerintah kabupaten meliputi:
Pengelolaan Anggaran
Pemerintah daerah wajib mengelola anggaran secara efisien dan fokus pada kegiatan yang mempunyai dampak luas dan berkesinambungan dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah kabupaten harus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mempunyai dampak besar bagi ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah serta lapangan kerja di daerahnya.
Penyederhaanaan Layanan Publik
Untuk menarik investasi swasta agar mengalirkan modalnya ke daerah tersebut, pemerintah daerah harus menyederhanakan jenis dan prosedur perizinan dan layanan nonperizinan di daerahnya. Penyederhanaan jenis dan perosedur pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, kepastian dan penghematan biaya investasi di daerah yang timpang tersebut.
Efisiensi Birokrasi
