 Sementara itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan pemberontakan sebagai gerakan terorganisir yang bertujuan untuk menggulingkan suatu pemerintahan melalui cara-cara subversif dan konflik bersenjata.Â
Implikasi dari definisi ini adalah bahwa kelompok-kelompok pemberontak menggunakan cara-cara rahasia dan melawan hukum untuk mencapai suatu tujuan, yang bisa berupa politik, agama, sosial atau bahkan ideologis (Kingsley, 2019).
Kilcullen dalam (Kingsley, 2019) mendefinisikan pemberontakan sebagai perjuangan untuk mengontrol ruang politik yang diperebutkan, antara negara atau sekelompok negara atau kekuatan pendudukan, dan satu atau lebih penantang non-negara yang berbasis populer.
Walaupun demikian, Kilcullen menarik garis antara pemberontakan klasik dan kontemporer. Dia mengatakan bahwa pemberontakan kontemporer berusaha untuk menggantikan tatanan yang ada, sedangkan pemberontakan klasik kadang-kadang berusaha untuk mengusir penjajah asing dari wilayah mereka atau berusaha untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ada.
Drew (1988) mendefinisikan pemberontakan tidak lebih dari sebuah revolusi bersenjata melawan tatanan politik yang mapan. Menurut US Army-Marine Corps Counterinsurgency Field Manual (FM 3-24), pemberontakan sebagai perjuangan politik-militer yang terorganisir dan berlarut-larut yang dirancang untuk melemahkan kontrol dan legitimasi pemerintahan yang mapan, kekuasaan pendudukan, atau otoritas politik lainnya.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan adalah konflik kekerasan yang berkepanjangan di mana satu atau lebih kelompok berusaha untuk menggulingkan atau secara mendasar mengubah tatanan politik atau sosial di negara bagian atau wilayah melalui penggunaan kekerasan berkelanjutan, subversi, gangguan sosial, dan tindakan politik.Â
B. Penyebab
Penyebab pemberontakan sering berfokus pada beberapa masalah yang dapat  diidentifikasi dan implikasinya dapat diperbaiki. Secara struktural, pemberontakan paling sering terjadi dalam kondisi politik, sosial, atau ekonomi yang kurang berkembang atau tidak adil.Â
Mereka mungkin diperburuk oleh rezim yang menindas atau korup, faksionalisme etnis, kurangnya sumber daya alam atau perbedaan dalam distribusi mereka, stratifikasi sosial, atau pendudukan militer. Gangguan yang disebabkan oleh modernisasi atau globalisasi seringkali menyoroti kelemahan politik dan ekonomi pribumi.Â
Urbanisasi dengan ketidakadilan politik dan sosial yang terkait telah berkembang menjadi faktor penting dalam mendorong kerusuhan.Â
Kesenjangan struktural menjadi semakin besar dan terdistorsi oleh pandangan dunia yang bersaing, mitos sejarah, prasangka sosial yang telah lama dipegang, dan radikalisme, terutama yang mendukung intoleransi etnis atau agama dan eksklusivitas budaya sebagai solusi untuk masalah yang mereka tuduhkan (Moore, 2007).
