Perbedaan UU Tentang Pemerintahan Daerah Kota Surabaya

Demokrasi langsung melalui Pilkada.

Surabaya memilih Wali Kota secara langsung oleh rakyat, memperkuat legitimasi kepemimpinan.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (Perimbangan Keuangan)

UU ini mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerataan keuangan untuk mendukung otonomi daerah.

Kota Surabaya mendapat PAD dan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

14.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Kesehatan)

UU ini mengatur kewenangan daerah dalam memberikan layanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan berkeadilan.