Ketimpangan dalam akses pendidikan menghasilkan masyarakat yang tidak setara secara sosial dan politik, yang dapat mengarah pada ketegangan sosial dan politik. Masyarakat yang terbelakang secara pendidikan cenderung memiliki pemahaman yang lebih terbatas tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan proses pemilu yang transparan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi.
Lebih jauh lagi, ketimpangan pendidikan dapat menciptakan jurang pemisah yang dalam antara kelompok-kelompok masyarakat, yang pada akhirnya memicu konflik horizontal. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan memperburuk ketidakadilan sosial, menciptakan perasaan ketidakpuasan, dan memperburuk polarisasi politik. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang inklusif dan merusak stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa pendidikan tersedia dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografi.
2. Pengaruh Ideologi dan Politik
Sistem pendidikan sering kali menjadi sasaran intervensi politik dan ideologi yang menghambat kebebasan akademik dan objektivitas kurikulum. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk membuka wawasan dan mengembangkan pemikiran kritis, sering kali terganggu oleh kepentingan politik yang berusaha mengarahkan pemikiran generasi muda ke arah tertentu.
a. Kurikulum yang Tidak Netral
Salah satu tantangan besar dalam pendidikan untuk demokrasi adalah pengaruh ideologi politik dalam penyusunan kurikulum. Di beberapa negara, kurikulum pendidikan tidak sepenuhnya bersifat netral dan seringkali dirancang untuk mendukung ideologi tertentu yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.Â
Misalnya, di negara-negara dengan rezim otoriter atau kurang demokratis, kurikulum sering kali dimanipulasi untuk mendukung pandangan politik tertentu, baik itu nasionalisme ekstrem, komunisme, atau ideologi lain yang membatasi kebebasan berpikir dan mengurangi ruang untuk perbedaan pendapat.
Kurikulum yang terpengaruh ideologi ini dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa, karena mereka tidak diajarkan untuk mengevaluasi dan menganalisis berbagai perspektif secara objektif. Sebagai contoh, di beberapa negara, sejarah atau pelajaran politik mungkin diajarkan dengan cara yang sangat bias, hanya menyoroti pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa dan mengabaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.Â
Hal ini berisiko menciptakan generasi yang tidak mampu berpikir kritis dan memahami beragam pandangan dalam masyarakat, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat dan penghargaan terhadap perbedaan.
b. Tekanan terhadap Kebebasan Akademik
Tekanan terhadap kebebasan akademik juga menjadi tantangan besar dalam pendidikan untuk demokrasi, terutama di negara-negara dengan stabilitas demokrasi yang rendah. Dalam banyak kasus, pendidik dan institusi pendidikan menghadapi ancaman atau tekanan untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan garis ideologi pemerintah, yang seringkali mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan akademik.
