Putusan Pengadilan Amerika Serikat tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan negara apabila pihak tergugat membayar ganti rugi yang diputuskan pengadilan tersebut.
Apakah PT Merpati Nusantara Airlines untuk menghindarkan kerugian negara, harus melaksanakan penagihan tersebut?
Direksi PT Merpati Nusantara Airlines harus melakukan penagihan tersebut untuk menghindarkan kerugian keuangan negara.
PROF. DR. I.B.R. SUPANCANA, SH, MH.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Jakarta
Kesaksian diberikan pada 14 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung.
Apakah proses transaksi sewa menyewa pesawat yang dilakukan oleh Direksi Merpati sudah dilakukan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance?
Prinsip-prinsip terpenting dalam pelaksanaan GCG adalah prinsip transparansi, akuntabilitas dan fairness (adil). Prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan oleh Direksi PT MNA dalam rangka leasing pesawat udara yang dilakukan dengan TALG. Prinsip transparansi, misalnya, sudah diterapkan dalam proses pengadaan pesawat tersebut melalui pengumuman di internet, di samping itu dalam proses perundingan yang dilakukan juga telah dibicarakan dan disetujui oleh rapat direksi.
Prinsip akuntabilitas juga sudah dijalankan melalui prosedur internal yang dalam jangka waktu yang lama (sejak tahun 1992) telah dijadikan pedoman dalam pengadaan pesawat dan juga bertumpu pada kebiasaan yang berlaku dalam bisnis ini, termasuk terkait dengan penyerahan Refundable Cash Deposit sebagai pelaksanaan LASOT.
Dari prinsip fairness, penyerahan security cash deposit merupakan imbalan yang seimbang atas kewajiban TALG menandatangani term sheet untuk perjanjian jual beli pesawat dengan East Dover.
Apakah pertimbangan dalam transaksi sewa menyewa pesawat yang dilakukan oleh Direksi PT Merpati sudah sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi sesuai dengan UU PT maupun UU BUMN?
Di dalam UU PT (UU No. 40 tahun 2007) terdapat beberapa doktrin korporasi yang perlu diperhatikan, seperti: piercing the corporate veil (menyibak tabir perseroan); business judgement rule; doctrine of skill and care; fiduciary duty; dan lain-lain.