Kontribusi Sosial: Menurut Ferdy, PP ini seharusnya bisa jadi langkah maju dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Tapi, peraturannya harus lebih jelas dan detail dalam mengakomodir kepentingan masyarakat, misalnya dengan mewajibkan perusahaan tambang buat kasih kontribusi sosial ke masyarakat sekitar wilayah operasinya.
Potensi Masalah dari Penggunaan Kontraktor
Menggunakan kontraktor untuk mengelola tambang yang dipegang ormas keagamaan bisa jadi solusi pragmatis, tapi ada banyak risiko yang harus diperhitungkan. Mulai dari konflik kepentingan, transparansi, pengawasan, hingga potensi eksploitasi ormas dan ketidakadilan sosial. Pemerintah harus memastikan semua proses ini dijalankan dengan transparan dan akuntabel, serta melibatkan pengawasan ketat untuk meminimalisir dampak negatifnya.
1. Konflik Kepentingan:
Walaupun pemerintah bilang kontraktor yang dipilih harus profesional dan gak punya konflik kepentingan, kenyataannya, ngehindarin konflik kepentingan di industri tambang itu susah banget. Kontraktor yang udah punya koneksi kuat sama pengusaha besar bisa aja punya agenda terselubung yang gak sejalan sama kepentingan masyarakat atau lingkungan.
Implikasi: Kontraktor yang punya hubungan dengan elite politik atau pengusaha besar bisa ngambil keuntungan lebih dari proyek tambang ini, sementara ormas yang sebenarnya cuma dijadiin "tameng" atau dipinjam "benderanya" aja.
2. Transparansi dan Akuntabilitas:
Kalau gak dilakuin dengan transparan, proses pemilihan kontraktor bisa memicu tuduhan nepotisme atau kolusi. Proses seleksi yang gak jelas bisa bikin publik gak percaya sama niat baik pemerintah.
Implikasi: Ini bisa memperburuk citra pemerintah dan meningkatkan ketidakpercayaan publik, terutama kalau ada isu lingkungan atau sosial yang muncul dari proyek tambang ini.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Sudah Lemah:
Seperti yang dibilang Ferdy Hasiman, pengamat energi dari Alpha Research Database Indonesia, pengawasan dari Kementerian ESDM udah lemah, dan melibatkan ormas plus kontraktor bisa bikin pengawasan jadi makin sulit. Kontraktor bisa aja ngecut corners buat ngehemat biaya, yang akhirnya ngegrogotin standar lingkungan dan keselamatan kerja.
