Setelah penyelidikan, kejaksaan agung melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menyiapkan dakwaan.
Pengadilan ham ad hoc menyelenggarakan sidang untuk memutus kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Komnas ham (komisi nasional hak asasi manusia) memiliki mandat utama untuk menegakkan, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia di indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tugas dan fungsi komnas ham mencakup penyelidikan, pemantauan, penelitian, mediasi, serta pendidikan terkait ham. Namun, keberhasilan komnas ham sering dipertanyakan, mengingat berbagai tantangan dan kasus pelanggaran ham berat yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dasar hukum dan peran komnas ham
Dasar hukum:
Pasal 75-76 uu no. 39 tahun 1999 menyebutkan tugas komnas ham, termasuk penyelidikan, pemantauan, dan pemberian rekomendasi.
Pasal 89 uu no. 39 tahun 1999 mengatur kewenangan komnas ham, seperti menyelidiki dugaan pelanggaran ham berat dan memberikan rekomendasi penyelesaian.
Peran utama komnas ham:
Penyelidikan dan pemantauan: melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran ham berat, seperti pada kasus tragedi 1965, tanjung priok, dan trisakti.
Mediasi: memfasilitasi penyelesaian konflik terkait pelanggaran ham melalui pendekatan non-yudisial.
Pemberian rekomendasi: mengajukan rekomendasi kepada pihak berwenang, seperti dpr dan presiden, untuk menindaklanjuti pelanggaran ham.
Prestasi komnas ham
