Mutu Manikam Seminar Anti Korupsi “ESA”

Keputusan Presiden RI Nomor 81 tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

Intruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dapat dirumuskan ke dalam 7 bentuk/jenis tindak pidana diantaranya:

1. 
   
2. 
   

   Merugikan keuangan dan perekonomian negara (lihat pasal 2 dan pasal 3);

3. 
   

   Suap menyuap-gratifikasi (lihat pasal 5;6;11;12b;12c;12d;12B;12C;13);